UMR Guru, Sebagai Instrumen Menanggulangi Dampak Negatif Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Sertifikasi Guru Dari Sekolah-Sekolah “Asal”.

Foto di Guci TegalDitulis Oleh : Muhammad Alwi.

Abstrak: Pemerintah untuk Tujuan Peningkatan Pemerataan Pendidikan dan Peningkatan Mutu Pendidikan mengeluarkan Intrumen (Peraturan) Berupa BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan Serifikasi Pendidik. Dua hal itu secara umum cukup menghasilkan capaian dari dasar tujuannya. Tetapi Sekolah-Sekolah ‘Asal’, secara langsung ataupun tidak langsung menghambat laju capaian kedua tujuan Intrumen Pemerintah itu. Dengan adanya UMR (Upah Minimum Guru), dimana ada semacam konversi/perbandingan antara Gaji Guru dan Gaji Karyawan Pabrik. Akan meningkatkan Profesionalisme Guru dan Mengurangi Hambatan Laju Pembangunan Pendidikna oleh sekolah ‘Asal’.

Kata Kunci : Dampak Intrumen UMR, Sertifikasi Guru, BOS dan Sekolah ‘Asal’

Latarbelakang

Sebentar lagi mau atau tidak mau, suka atau tidak suka pasar bebas segera berlaku. Dimana dunia menjadi tidak besar lagi, bahkan menjadi global village, kata Kenichi Ohmae dalam bukunya The Borderless World (1991). Senada dengan Ohmae, Tom Peter (1987) mengatakan dalam bukunya “Triving on Chaos”, Organisai dewasa ini harus bergulat dengan trend-trend revolusioner, akselerasi produk dan perubahan tehnologi, persaingan yang makin mengglobal, deregulasi, perubahan demografi, dan kecenderungan-kecenderungan kearah masyarakat jasa dan zaman elektronik.

Seri kekuatan seperti, ketidakpastian umum, revolusi tehnologi, pesaing baru dan selera yang berubah-ubah, menciptakan keluaran (outcame) –ketidakpastian, lebih banyak pilihan, dan lebih besar kerumitan, serta berakhirnya kemassalan. Akibatnya para pemenang organisasi sekarang dan yang akan datang adalah mereka yang lebih tanggap, lebih kecil, lebih datar dan lebih berorientasi pada manusia. Karena manusialah sebagai pelaku yang melaksanakan organisasi. Dengan ini maka manajemen sumber daya manusia lebih diperlukan lagi dimasa-masa mendatang.

Peter L. Berger mengatakan– tidak ada sistem yang lebih baik untuk mobilitas sosial, yang merupakan alat pembangunan kecuali dengan perbaikan kualitas tenaga kerja yang dilakukan dengan bentuk-bentuk pendidikan (Berger, 1990).

Senada dengan itu, Handayani (2009) mengatakan, Kekuatan utama yang harus dimiliki dan dipersiapkan oleh organisasi untuk menghadapi tantangan zaman yang semakin canggih terletak pada sumber daya manusia yang dimiliki organisasi tersebut. Sebagai asset yang paling berharga bagi suatu organisasi, sumber daya manusia dengan segala potensi yang dimilikinya dapat memberikan kontribusi dan prestasinya yang optimal untuk mencapai tujuan organisasi. Karenanya pengembangan sumber daya manusia seringkali menjadi prioritas dalam suatu organisasi.  Dan untuk mengimplementasikan itu semuanya, diperlukan wadah, tempat penempaan sumber daya tersebut. Disinilah diperlukan untuk memberikan penekanan dan perhatian lebih pada– lembaga/institusi pendidikan (baik pendidikan dasar, menengah maupun perguruan tinggi) sebagai kawah untuk penempaan sumber daya manusia.

Dalam laman Bappenas, kita bisa melihat bagaimana arah pembangunan Pendidikan Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan Angka Partisipasi Sekolah (APS), sebuah indikator/ukuran daya serap lembaga pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Juga Angka Partisipasi Kasar (APK), yang menunjukkkan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. BOS dan Wajib Belajar 9 tahun, berupaya untuk meningkatkan APS dan APK diatas. (www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/9564/1781/).

Guru adalah penunjang utama dalam persekolahan. Sejumlah penelitian memang memberikan bukti bahwa kualifikasi dan sertifikasi guru memberikan dampak terhadap percepatan belajar siswa. Sejumlah penelitian yang dihimpun oleh tim Pengembangan Program BERMUTU menyatakan bahwa, (1) pengetahuan dan keterampilan guru berpengaruh kuat terhadap prestasi siswa dibanding variabel lain seperti pengalaman guru, ukuran kelas, dan rasio siswa-guru (sesuatu yang dengan mudah kita pahami); (2) ada bukti yang konsisten dan kuat bahwa prestasi siswa yang diajar oleh guru bersertifikat daripada oleh guru yang tidak bersertifikat, para siswa mencapai prestasi yang lebih tinggi dalam matematika jika diajar guru bersertifikat standar dalamm matematika, dan hal yang sama juga terjadi dalam sains; (3) persiapan dan sertifikasi guru memiliki korelasi yang paling kuat dengan prestasi siswa dalam membaca dan matematika; dan (4) ada bukti kecil bahwa meningkatkan gaji guru mempunyai dampak langsung terhadap prestasi siswa. Ada kesepakatan pandangan yang luas bahwa gaji guru berpengaruh dalam memasuki profesi guru, dan berapa lama mereka mengajar, yang dapat berdampak terhadap prestasi siswa (termuat dalam Draft Project Operational Manual Program BERMUTU, Depdiknas, 2007, dalam Suparno dan Kamdi, 2008 : 3).

Sekolah pada dasarnya sebuah organisasi. Sekolah dengan demikian dapat dikatakan baik apabila mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Biasanya tingkat pencapaian ditandai dengan prestasi lulusan dalam bidang keterampilan dasar yang diukur dengan prestasi standart (Sergiovani, 1987). Prestasi standart secara umum dikatakan dengan Hasil Belajar. Hasil Belajar amat bergantung pada kurikulum. Sementara Pencapaian kurikulum di suatu sekolah ditentukan oleh kualitas Proses Belajar Mengajar (PBM). Salah satu faktor yang menentukan kualitas proses belajar mengajar adalah tersedianya prasarana (fasilitas) belajar mengajar yang memenuhi persyaratan PBM. Beberapa faktor yang dapat dipertimbangkan sebagai prasarana PBM antara lain (1) fasilitas sekolah (ukuran ruang kelas, organisasi  sekolah,  fasilitas  laboratorium), (2) Jumlah waktu yang digunakan untuk proses belajar mengajar, (3) kepribadian guru, (4) kualitas guru dalam mengajar (Madaus, Airasian & Kellaghan,1980, dalam, Nugaan Y.W.S Usman Barat, 1991).

Menurut Direktorat Pendidikan Dasar (1997, dalam Bafadhal, 1999) ada 5 komponen yang menentukan mutu pendidikan, yaitu: 1) Kegiatan Belajar Mengajar, 2) Manajemen Pendidikan yang Efektif dan Efisien, 3) Buku dan sarana belajar yang memadai dan selalu dalam kondisi siap pakai, 4) Fisik dan penampilan 5) Partisipasi aktif masyarakat.

Secara profesionalisme, guru-guru di Indonesia masih sangat kurang, hanya 50% guru se- Indonesia yang memiliki standarisasi dan kompetensi.  Sementara dari data statistik Human Development Index (HDI) terdapat 60% guru SD, 40% guru SLTP, 43% guru SMA, dan 34% guru SMK dianggap belum layak untuk mengajar dijenjang masing-masing. Selain itu, 17,2% guru atau setara dengan 69.477 guru mengajar bukan dibidang studinya. Oleh karena itu, tugas pemerintah dan lembaga-lembaga terkaitlah untuk memperhatikan tingkat pendidikan guru-guru tersebut agar keterpurukan ini tidak berlanjut lama. (http://bolimoso.blogspot.com/2010/04/faktor-faktor-yang-mampu-menciptakan.html)

Untuk meningkatkan serta menunjang itu semua, undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen mengamanatkan usaha untuk mengatasi permasalahan mutu guru ditanah air melalui peningkatan kualifikasi dan kompensasi bagi sekitar 2,7 juta guru di tanah air. Undang-undang itu juga mengamanatkan bahwa pada akhir periode 10 tahun setelah diundangkan, seluruh guru dapat memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan minimum S1 dan D-IV, dan mengikuti proses sertifikasi pendidikan. Dengan berbagai ketentuan dan dan rincian tunjangannya seperti tertera dibawah ini (Gambar 1). (http://www.kurikulum.info/2015/03/hak-guru-beserta-tunjangannya-sesuai.html).

Gambar 1: Perbandingan Guru PNS, Non PNS dan Guru Sertifikasi dan Non Sertifikasi.

UMR Guru dan PNS

Disamping itu, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan bahwa setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik pada tingkat pendidikan dasar (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat. Besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah  pada tahun anggaran 2014, dihitung berdasarkan jumlah siswa dengan ketentuan: SD/SDLB : Rp 800.000,-/siswa/tahun dan SMP/SMPLB/SMPT : Rp 1.000.000,-/siswa/tahun http://bos.kemdikbud.go.id/home/about)[2] Dari gambar diatas (Gambar 1) akan sangat terlihat betapa timpangnya antara guru biasa (honorer, baik Honorer Yayasan atau Honorer di Sekolah Negeri), guru PNS dan guru sertifikasi. Karena ketimpangan itulah beberapa waktu yang lalu beredar upaya, keinginan Pak Mentri untuk membuat upah minimum guru. Mengapa itu penting dan apa dampaknya terhadap pendidikan kita? Disinilah tulisan ini berupaya untuk menjawabnya. Akhirnya, kita bisa melihat bahwa peningkatan SDM, kemampuan daya saing nasional tergantung kualitas SDM bangsa ini. Dan untuk meningkatkan itu semua maka mutu pendidikan adalah hal yang wajib menjadi pilihannya. Sekolah harus bermutu, berkualitas. Untuk kualitas pendidikan, dua instrumen pendidikan yang dijalankan sekaligus oleh pemerintah, disamping banyak instrumen lainnya. Dalam tulisan ini yang dilihat adalah BOS (Bantuan Operasional Sekolah), dimana tujuannya agar semua anak bangsa mampu bersekolah dan Sertifikasi Guru, dengan tujuan meningkatkan profesionalisme guru serta kesejahteraan guru sekaligus. Disamping itu ada upaya lain yang masih dalam belum jelas aturannya adalah membuat upah minimum guru dengan UMR.

Apa dampaknya ketiga intrumen itu terhadap persekolahan? Khususnya sekolah-sekolah “asal”. Karenanya, penulis mencoba untuk menggali saling keterkaitan diantara komponen-komponen itu. Oleh karenanya penulis mengambil judul, “Instrumen UMR Guru, sebagai upaya menanggulangi dampak negatif BOS dan Sertifikasi guru terhadap sekolah-sekolah “Asal”.

Batasan Masalah dan Ruang Lingkup Kajian:

Untuk membatasi masalah dan cakupan yang akan diurai dalam tulisan ini, maka perlu diberikan batasan dan definisi operasionalnya.

  1. Penegertian Guru. Guru Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 (tentang guru dan dosen) dikatakan; Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikananak usia dinijalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. (Pasal 1 ayat 1). Dalam Tulisan ini, yang dimaksud guru adalah guru biasa, bukan guru privat atau guru keterampilan khusus, bukan guru PNS atau Guru penerima Sertifikasi. Guru disini adalah guru Honorer Yayasan atau Honorer sekolah negeri, yang mengajar disekolah-sekolah SD, SMP maupun SMA sederajat, biasanya ditandai dengan surat SK Pengangkatan Yayasan/Sekolah.
  2. Pengertian BOS. BOS Menurut Peraturan Mendiknas nomor 69 Tahun 2009, standar biaya operasi nonpersonalia adalah standar biaya yang diperlukan untuk membiayai kegiatan operasi nonpersonalia selama 1 (satu) tahun sebagai bagian dari keseluruhan dana pendidikan agar satuan pendidikan dapat melakukan kegiatan pendidikan secara teratur dan berkelanjutan sesuai Standar Nasional Pendidikan. BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Yang dimaksud disini adalah bantuan pemerintah kepada sekolah per bulan, dengan rincian Rp. 800.000/Siswa/Bulan (Untuk SD sederajat) dan Rp. 1.000.000/Siswa/Bulan (Untuk SMA sederajat). Disini tidak memasukkan bantuan-bantuan lainnya dari Kabupaten maupun Propensi.

  1. UMR (upah Minimum Regional). Disini sebenarnya mengacu pada Upah minimum Kabupaten/Propensi. Misalnya Guru mengajar di Jakarta, maka hitungannya adalah UMR Propensi Jakarta. Yang Tinggal di Pasuruan hitungannya dengan UMR Kabupaten Pasuruan, dan seterusnya.
  2. Pengertian Serifikasi. Yang dimaksud dengan sertifikasi disini adalah sertifikat mendidik, yang didapatkan oleh seorang guru setelah menempuh point/standart tertentu. Yang biasanya ditandai dengan kepemilikian sertifikat Pendidikan, dengan nomer sertifikasi dan seterusnya. Serta tunjangan yang melekat bagi guru yang menyandang sertifikasi tersebut. Besarnya tergantung golongan/kepangkatannya. Secara umum antara 1.500.000/Bulan sampai Rp. 2000.000/Bulan.
  3. Sekolah ‘Asal’. Ini masih berupa kontruk teoritis. Tetapi bisa dilihat, yang kami maksudkan dengan sekolah asal, adalah sekolah-sekolah dengan mutu pendidikan rendah. Dengan ciri-ciri kebalikan dengan sekolah/pendidikan bermutu, 1) Kegiatan Belajar Mengajarnya seadanya, ditandai dengan absensi kelas, jurnal kelas dan RPP dan kelengkapan PBM lainnya cukup rendah/seadanya. 2) Manajemen Pendidikan yang tidak Efektif dan Efisien, ditandai dengan jumlah murid tidak berkembang, minim bahkan cenderung stagnan/merosot, 3) Buku dan sarana belajar yang memadai dan selalu dalam kondisi siap pakai, sangat kurang 4) Fisik dan penampilan luar sekolah sederhana bahkan terkesan jelek. 5) Partisipasi aktif masyarakat rendah. Ini ditandai dengan SPP rendah, iuran-iuran lainnya seadanya dan seterusnya. Intinya sekolah ini adalah sekolah yang mati tidak mau dan hidup pas-pasan.

Landasan Teoritis

Untuk lebih memperjelas pemahan tentang hal-hal yang ingin dibahas, maka perlu sedikit diuraikan makna komponen-komponennya.

Komponen Kepribdian dan Profesionalitas Guru

Secara teoritik dan konseptual kegiatan mengajar yang dilakukan oleh guru selamanya berorientasi dan bermuara pada tujuan belajar. Banyak tujuan belajar seperti yang dikemukakan oleh Bloom (dalam Inlow, 1983), Gagne dan Briggs (1979), Leith (1970), Mager dan Breach (1967) dan Merrill (1983). Melihat itu semua, maka betapa rumitnya pekerjaan mengajar yang harus dilaksanakan dalam upaya mencapai tujuan belajar tersebut. Misalnya Bloom, membagi menjadi;  1) Cognitive Domain yang meliputi, a) Knowledge, b)Comprehension, c) Application, d) Analysis, e) Synthesis, f) Evaluation. 2) Affective Domain meliputi, a) Receiving, b) Responding, c) Valuing, d) Organization, e) Characterization by a value complex. 3) Psikomotor Domain, meliputi, a) Perception, b) Set, c) Guided response, d) Machanism, e) Complex overt response, f) Adaptation, g) Organization (dalam Inlow, 1983, him. 142, dalam Surna, 1999 ).

Sedangkan Gagne dan Briggs (1979) mengemukakan tujuan belajar sebagai berikut,           1) Intellectual skills, 2) Cognitive strategies, 3) Verbal information, 4) Motor skills, 5) Attitudes ( hal 49-51).

Dalam jiwa guru yang akan mengajar, terjadi proses berpikir sebab ia akan dihadapkan dengan “apa yang akan diajarkan, prosedur yang bagaimana yang harus dilalui untuk mencapai tujuan dan bagaimana mengetahui bahwa subjek didik telah belajar” (Muhammad, 1989, him. 1). Melalui proses berpikir yang demikian maka guru akan mengambil keputusan-keputusan instruksional yang menyangkut: a) Bahan apa ( dari sumber mana ) yang akan diajarkan ? b) Bagaimana cara mengajarkan bahan tersebut? Dan c) Bagaimana menilai,  sehingga dapat diketahui  apakah tujuan pengajaran telah tercapai?

Berbicara tentang keputusan pertama maka hal ini berkaitan dengan kemampuan menguasai “materi pelajaran” yang mendukung tercapainya tujuan pengajaran. Disamping itu bahan pengajaran tersebut harus dapat dicernak oleh subjek didik, yang berarti bahan tersebut cocok dengan kemampuan subjek didik. Keputusan yang kedua merupakan keputusan yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar, berarti prosedur, langkah-langkah yang ditempuh dalam upaya mencapai tujuan. Keputusan yang ketiga merupakan keputusan yang berkaitan dengan evaluasi, yaitu upaya yang dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan pengajaran telah tercapai.

Dari penelitian I Nyoman Surya (Disertasi, 1999), yang juga mengambil penelitian-penelitian sebelumnya diketahui bahwa, Variabel dominan yang terdapat dalam diri pribadi guru yang membentuk komitmen pribadi sebagai penyandang profesi guru adalah (1) kesadaran sebagai tenaga pendidik, (2) penghargaan terhadap norma dan nilai kependidikan, (3) keinginan membentuk subyek didik, (4) keterpanggilan untuk menjadi guru, (5) keinginan untuk berkorban, (6) penghayatan terhadap pekerjaan guru, (7) tanggung jawab guru,  (8)  minat menjadi guru,  (9) kemampuan intelektual,  (10) komitmen terhadap etika profesi,  (11)  sikap  terhadap  profesi  guru,  (12) kreativitas guru, (13) motif berprestasi, (14) bakat menjadi guru,  (15) cita-cita,  (16) kebutuhan hidup guru, (17) kemauan untuk bekerja, (18) suara hati, (19) kepercayaan diri sebagai guru, (20) konsep diri guru, (21)  bobot  ilmu  yang dimiliki,  (22)  keterampilan mengajar, (23) keinginan untuk mewujudkan aktualisasi diri, (24) rasa cinta kasih kepada subjek  didik, (25) ketabahan dan kesabaran, dan (26) keinginan mengabdi untuk kepentingan subjek didik.

Sementara, Variabel  dominan  yang  terdapat  dalam  lingkungan psikologis yang menggoyahkan komitmen pribadi sebagai penyandang profesi guru adalah (1) status guru dalam masyarakat  kurang  diperhitungkan,   (2) tuntutan peningkatan  kualitas  diri,  (3)  pelaksanaan  tugas administrasi, (4) sistem pengawasan kanwil, (5) sistem kenaikan pangkat, (6) gaya hidup masyarakat, (7) tugas ekstra, (8) sistem budaya birokrasi daerah, (9) sarana pendidikan,  (10)  penghargaan  masyarakat  terhadap profesi guru, (11) kepemimpinan kepala sekolah, (12) kondisi masyarakat, (13) orang tua subjek didik yang kurang  memperhatikan  pendidikan  anak-anak,   (14) peraturan yang kaku, (15) teman sekerja, (16) harapan orang tua dan masyarakat, (17) kondisi sekolah yang kurang mendukung semangat kerja, dan (18) masyarakat yang terlalu banyak mengharap kepada guru.

Bila guru tidak memiliki komitment pribadi sebagai guru, maka banyak hal yang tidak akan dan tidak mungkin dilakukan. Kecuali itu berbalikan dengan lingkup psikologis yang menggoyahkan komitmen pribadi. Sebagai contoh Komitmen rendah, tetapi status guru yang diperhitungkan dalam masyarakat, akan mengubah atau sedikit banyak mengimbangi komitmen itu. Tetapi bila terdukung, sama-sama minus hasilnya akan sangat parah.

Gambar 2: Contoh, Hubungan Umum Variabel Komitmen (X) dan  Variable Yang Menggoyahkan X, (Non X)Variable UMR Gb 2Komponen Biaya Sekolah.

Untuk mengetahui komponen-komponen biaya sekolah standart, maka kita dapat mengacu pada rincian dana penggunaan dana BOS. Dalam laman resmi BOS (http://bos.kemdikbud.go.id/home/about) disebutkan, Komponen penggunaan dana BOS meliputi;

  1. Pembelian/penggandaan buku teks pelajaran, yaitu untuk mengganti yang rusak atau untuk memenuhi kekurangan.
  2. Pembiayaan seluruh kegiatan dalam rangka penerimaan siswa baru, yaitu biaya pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran, dan pendaftaran ulang, pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan, serta kegiatan lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tersebut (misalnya untuk fotocopy, konsumsi panitia, dan uang lembur dalam rangka penerimaan siswa baru, dan lainnya yang relevan);
  3. Pembiayaan kegiatan pembelajaran remedial, PAKEM, pembelajaran kontekstual, pembelajaran pengayaan, pemantapan persiapan ujian, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sejenisnya (misalnya untuk honor jam mengajar tambahan di luar jam pelajaran, biaya transportasi dan akomodasi siswa/guru dalam rangka mengikuti lomba, fotocopy, membeli alat olah raga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba);
  4. Pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa (misalnya untuk fotocopi/ penggandaan soal, honor koreksi ujian dan honor guru dalam rangka penyusunan rapor siswa);
  5. Pembelian bahan-bahan habis pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran/majalah pendidikan, minuman dan makanan ringan untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah, serta pengadaan suku cadang alat kantor;
  6. Pembiayaan langganan daya dan jasa, yaitu listrik, air, telepon, internet, modem, termasuk untuk pemasangan baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah. Khusus di sekolah yang tidak ada jaringan listrik, dan jika sekolah tersebut memerlukan listrik untuk proses belajar mengajar di sekolah, maka diperkenankan untuk membeli genset;
  7. Pembiayaan perawatan sekolah, yaitu pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan sanitasi/WC siswa, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan mebeler, perbaikan sanitasi sekolah, perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya;
  8. Pembayaran honorarium bulanan guru honorer dan tenaga kependidikan honorer. Untuk sekolah SD diperbolehkan untuk membayar honor tenaga yang membantu administrasi BOS;
  9. Pengembangan profesi guru seperti pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS. Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama tidak diperkenankan menggunakan dana BOS untuk peruntukan yang sama;
  10. Pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan ke sekolah, seragam, sepatu/alat tulis sekolah bagi siswa miskin yang menerima Bantuan Siswa Miskin . Jika dinilai lebih ekonomis, dapat juga untuk membeli alat transportasi sederhana yang akan menjadi barang inventaris sekolah (misalnya sepeda, perahu penyeberangan, dll);
  11. Pembiayaan pengelolaan BOS seperti alat tulis kantor (ATK termasuk tinta printer, CD dan flash disk), penggandaan, surat-menyurat, insentif bagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/PT Pos;
  12. Pembelian komputer (desktop/work station) dan printer untuk kegiatan belajar siswa, masing-masing maksimum 1 unit dalam satu tahun anggaran;
  13. Bila seluruh komponen 1 s.d 12 di atas telah terpenuhi pendanaannya dari BOS dan masih terdapat sisa dana, maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran, mesin ketik, peralatan UKS dan mebeler sekolah.

Dari rincian-rincian itu, setelah dihitung per komponen, pemerintah menganggap cukup dengan angka Rp. 800.000/Bulan/Siswa (SD sederajat) dan Rp. 1000.000/Bulan/Siswa (SMP sederajat) (untuk tahun 2014).

 UMR (Upah Minimum Regional)   

Upah Minimum Regional adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Pemerintah mengatur pengupahan melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 05/Men/1989 tanggal 29 Mei 1989 tentang Upah Minimum. Penetapan upah dilaksanakan setiap tahun melalui proses yang panjang. Mula-mula Dewan Pengupahan Daerah (DPD) yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh dan pengusaha mengadakan rapat, membentuk tim survei dan turun ke lapangan mencari tahu harga sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan dan buruh. Setelah survei di sejumlah kota dalam propinsi tersebut yang dianggap representatif, diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) – dulu disebut Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Berdasarkan KHL, DPD mengusulkan upah minimum regional (UMR) kepada Gubernur untuk disahkan. (http://the-kadi.blogspot.com/2012/11/pengertian-umr-upah-minimum-regional.html).

Daftar UMR setiap Kabupaten/Kota dan Propensi bisa berbeda-beda tergantung kesepakatan daerah masing-masing dengan menghitung kebutuhan-kebutuhannnya. Sebagai contoh UMR kabupaten-Kota Propensi Jawa Timur tahun 2015.

1. Kota Surabaya Rp. 2.710.000
2. Kab. Gresik Rp. 2.707.500
3. Kab. Sidoarjo Rp. 2.705.000
4. Kab. Pasuruan Rp. 2.700.000
5. Kab. Mojokerto Rp. 2.695.000
6. Kab. Malang Rp. 1.962.000
7. Kota Malang Rp. 1.882.250
8. Kota Batu Rp. 1.877.000
9. Kab. Jombang Rp. 1.725.000
10. Kab. Tuban Rp. 1.575.500
11. Kota Pasuruan Rp. 1.575.000
12. Kab. Probolinggo Rp. 1.556.800
13. Kab. Jember Rp. 1.460.500
14. Kota Mojokerto Rp. 1.437.500
15. Kota Probolinggo Rp. 1.437.500
16. Kab. Banyuwangi Rp. 1.426.000
17. Kab. Lamongan Rp. 1.410.000
18. Kota Kediri Rp. 1.339.750
19. Kab. Bojonegoro Rp. 1.311.000
20. Kab. Kediri Rp. 1.305.250
21. Kab. Lumajang Rp. 1.288.000
22. Kab. Tulungagung Rp. 1.273.050
23. Kab. Bondowoso Rp. 1.270.750
24. Kab. Bangkalan Rp. 1.267.300
25. Kab. Nganjuk Rp. 1.265.000
26. Kab. Blitar Rp. 1.260.000
27. Kab. Sumenep Rp. 1.253.500
28. Kota Madiun Rp. 1.250.000
29. Kota Blitar Rp. 1.243.200
30. Kab. Sampang Rp. 1.231.650
31. Kab. Situbondo Rp. 1.209.900
32. Kab. Pamekasan Rp. 1.201.750
33. Kab. Madiun Rp. 1.196.000
34. Kab. Ngawi Rp. 1.150.000
35. Kab. Ponorogo Rp. 1.150.000
36. Kab. Pacitan Rp. 1.150.000
37. Kab. Trenggalek Rp. 1.150.000
38. Kab. Magetan Rp. 1.150.000.

Gambar 3 : UMR Kabupaten-Kota Jawa Timur. Sumberhttp://yangenak.com/2014/arus-utama/inilah-daftar-lengkap-umk-2015-untuk-propinsi-jawa-timur/.

Gaji Guru Swasta/Yayasan

Sistem penggajian guru swasta sangat beraneka ragam. Itu semua tergantung kesepakatan kontrak antara pihak guru dan pihak sekolah/Yayasan. Ada sekolah yang menerapkan gaji pokok, gaji mengajar, gaji tetap dan lain-lain. Tetapi secara umum ada  dua sistem penggajian guru. 1) Sistem penggajian guru yang dihitung dengan gaji perjam/minggu dikalikan dengan jumlah jam mengajar. Misalnya sekolah X, menetapkan gaji per jam/minggu sebesar Rp. 25.000. Maka kalau seorang guru mengajar satu minggu sebanyak 24 SKS atau 24 Jam/minggu. Maka gaji yang didapatkan sebesar Rp. 25.000 x 24 jam/minggu = Rp. 600.000.

2) Ada sebagian sekolah yang cukup kuat, melakukan penggajian tetap, dimana seorang guru diharapkan masuk sekolah selama 5 sampai 6 hari, terhitung jam 07.00 sampai jam 13.00 ada yang sampai jam 15.00 sore. Dengan gaji tertentu. Misalnya Rp. 1.000.000 atau Rp.1.500.000. Apa yang dilakukan sang guru disekolah itu? Kepala sekolah atau yayasanlah yang nantiya memberikan beban padanya. Bisa sebagai guru piket, guru kelas, Perpustakaan atau lainnya. Yang penting waktu selama itu adalah milik sekolah.

Tetapi panggajian yang ke dua ini kurang lazim atau jarang, hanya sekolah-sekolah yang mampu sajalah yang melakukan seperti itu. Sekolah seperti ini biasanya muridnya cukup banyak, atau sekolah cukup favorit dengan biaya yang cukup lumayan dibandingkan sekolah lainnya. Secara umum sekolah-sekolah di Indonesia menggunakan sistem penggajian yang pertama.

Dari sistem penggajian itu kita akan melihat betapa timpangnya gaji yang diterima oleh Guru dan pegawai Pabrik. Dan antara diantara guru sendiri (Guru honorer dengan guru sertifikasi dan guru PNS).Gambar 4 UMR Sekolah “Asal”

Sekolah  “Asal” atau Asal-Sekolah, adalah sekolah-sekolah dengan kebalikan dibanding sekolah bermutu. Seperti yang             disampaikan dalam tulisan Bafadhal diatas (1999), dimana Menurut Direktorat Pendidikan Dasar ada 5 komponen yang menentukan mutu pendidikan, yaitu: 1) Kegiatan Belajar Mengajar, 2) Manajemen Pendidikan yang Efektif dan Efisien, 3) Buku dan sarana belajar yang memadai dan selalu dalam kondisi siap pakai, 4) Fisik dan penampilan 5) Partisipasi aktif masyarakat.

Sekolah “Asal” adalah 1) Sekolah dengan kegiatan PBM yang seadanya. Guru yang secara umum tidak cukup memiliki komitmen pribadi sebagai penyandang profesi guru (dengan segala kelengkapannya. Seperti yang dikemukakan oleh I. Nyoman Surna diatas). Gurunya asal mengajar, penguasaan materi rendah, seringkali tidak sama dengan jurusan mengajarnya, komponen PBM (Strategi, silabus, RPP dan lainnya seadanya, atau tidak memiliki dengan baik). 2) Manajemen Pendidikan yang tidak Effektif dan efisien. Ini dicirikan dengan kemampuan mengelola guru, mengelola sekolah dan keadministrasian yang rendah. Itu semua bisa dilihat dari gaji guru bahkan yang diterima kepala sekolah rendah, bantuan dari pihak lain rendah, dan seterusnya. 3) Buku Paket, Laboratorium, Ruang Kelas, kantor dan lainnya sangat minim. Kalaupun ada, dengan kondisi yang pas-pas-an dan kualitas rendah atau tidak memilikinya.           4) Fisik dan Penampilan sekolah yang seadanya bahkan terkesan sangat sederhana.                            5) Partisipasi Aktif Masyarakat Rendah. Ini sangat mudah dilihat dari jumlah murid yang sedikit, stagnan bahkan cenderung menurun. Penarikan Iuran lainnya hampir tidak ada atau minim. Mengapa itu bisa terjadi?

Ini semua dikarenakan saling interlinked antara stakeholder sekolah (meliputi Siswa, Guru, Kepala sekolah, Yayasan dan masyarakat penggunanya) yang tidak saling mendukung.

Pembahasan

Dengan adanya BOS, maka beban sekolah swasta menjadi sangat ringan, sebab hampir semua komponen sekolah sudah dibiayai oleh pemerintah. Sekolah hanya perlu mengembangkan PBM (Proses Belajar Mengajar), sehingga materi kurikulum benar-benar tersampaikan. Ada kelegaan di sebagian besar sekolah dengan adanya BOS itu. Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Yayasan, sudah tidak lagi disibukkan oleh kewajiban mencari dan membiayai sekolahnya. Sebab kebutuhan minimal hidup sekolah, sudah ditanggung oleh pemerintah. Apakah ini berdampak baik? Jawabnya pasti, sebab itulah tujuan pemerintah dan amanat undang-undang. Tetapi upaya baik itu belum tentu ditangkap dengan baik oleh pihak-pihak tertentu. Sekolah “Asal” Salah satunya. Sekolah ini, dengan adanya BOS, daya hidupnya makin panjang.

Sekolah “Asal”, dikarenakan pengurusnya (Kepala Sekolah dan Yayasan) komitment pribadi sebagai guru (Variable X) nya rendah. Maka BOS hanya memberikan daya sekadar hidup. Sekolah-sekolah “Asal” mampu bertahan (tidak tutup), bukan karena mempertahankan diri untuk hidup dengan daya upaya pengurus sekolahnya (stakeholdernya), tetapi bertahan hidup karena suntikan dana (BOS) dari pemerintah.

Karena komitmen pengurus sekolah rendah, maka lingkup psikologis sekolah akan mengikuti irama pengurus sekolahnya. Kepala sekolah komitmentnya rendah dan bergaji rendah, sehingga mengurus sekolah dengan serius tidak dilakukan. Mengapa Yayasan bertahan dengan kepala sekolah seperti itu? Sebagian karena Kepala sekolahnya adalah juga pengurus yayasan atau malah keluarga pemilik. Bisa yang lain, karena memang Yayasan tahu bahwa mereka hanya mempu mendapatkan kepala sekolah seperti itu dengan gaji sekecil itu. Disamping aslinya kepedulian Komitmen sebagai guru tidak ada.

Mengapa kepala sekolahnya menerima digaji rendah? Jawabnya karena 1) Gaji seperti itu sudah cukup lumayan buat mereka, 2) Akan ada tambahan insentif-insentif kecil lainnya dari operasional sekolah. 3) Karena tuntutan pihak yayasan kepadanya juga sangat rendah. 4) Faktor lain adalah harapan kepala sekolah, setelah sekian tahun akan mendapatkan tunjangan profesi dengan sertifikasi.

Bagaimana dengan Gaji guru-guru sekolah “asal”? Tidak hanya sekolah “asal”, tetapi secara umum gaji guru di negara kita sangat rendah. Data yang penulis bisa dapatkan di daerah Pasuruan, Cirebon, Pekalongan dan sebagian Madura. Menunjukkan bahwa gaji guru sekolah itu berkisar antara Rp. 12.500 sampai Rp. 35.000/Jam/Minggu. Kalau kita rata-rata, gaji guru sekolah itu sebesar Rp. 25.000/jam/minggu. Maka dengan beban sebesar sertifikasi (24 jam/minggu). Maka guru akan mendapatkan gaji sebesar Rp. 25.000/jam/minggu dikalikan 24 jam/minggu) sama dengan Rp. 600.000/bulan. Sebuah gaji yang sangat rendah sekali dan sangat memprihatikan.

Mengapa guru-guru digaji serendah itu dan menerima? Jawabnya adalah 1) Tidak ada pilihan lain, kecuali menjadi guru. Asal menjadi guru walaupun dengan gaji rendah. 2) Tuntutan guru, sekolah ‘asal’ sangat rendah. Tidak ada tuntutan profesional. Baik tuntutan oleh masyarakat pengguna (wali murid), juga tuntutan dari kepala sekolah dan yayasan, bahkan pemerintah. 3) Dalam banyak hal, menjadi guru, itu tetap memiliki waktu untuk bekerja lainnya, dibandingkan bekerja pabrik. 4) Status guru masih dianggap  terhormat dimata masyarakat. 5) Berharap setelah sekian tahun, akan mendapatkan tunjangan sertifikasi. Dan lain sebagainya.

Bila ini dibiarkan, maka lingkaran setan akan terus terjadi. Sekolah-sekolah “asal” akan tetap bertahan dengan tanpa beban apa-apa. Kualitas tidak ada perubahan apapun, semantara beban operasional makin rendah karena adanya BOS. Dengan ini sekali lagi sekolah-sekolah itu akan makin santai tanpa beban apa-apa. Padahal niatan pemerintah dengan adanya BOS dan sertifikasi bukan sekadar angka patisipasi sekolah tetapi juga sekolah makin berkualitas dan guru makin profesional. Bila sekolah “asal” tetap, maka pemerintah akan terbebani. Alokasi dana pembangunan diarahkan di sektor pendidikan sebagai investasi sumber daya manusia. Tetapi akan sangat timpang sebab data kasar menunjukkan, sekolah-sekolah “asal” itu jumlahnya cukup besar.

 Intrumen UMR Sebagai Pisau Bedah Lingkaran Setan.

Bila kita melihat Permendiknas No 22/2006 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Beban belajar bagi SD/MI/SDLB, SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB dan SMK/MAK dimuat pada Bab III. Permendiknas ini memuat aturan standar isi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, disana disebutkan bahwa SD/MI/SDLB berlangsung selama 35 menit; SMP/MTs/SMPLB berlangsung selama 40 menit; SMA/MA/SMALB/ SMK/MAK berlangsung selama 45 menit.

Bila kita mencoba untuk memmberlakuan kesetaraan UMR Guru/Daerah, maka skenario perhitungannya sebagai berikut. Untuk penyetaraan sederhana, maka bisa kita buat sama-sama 8 jam kerja. Pegawai Pabrik bekerja sebanyak 8 Jam x 60 menit x 5 hari = 2400 menit/minggu. Guru setiap SKS = 40 menit (sesuai dengan beban kurikulum Tingkat SMP/MTs/SMPLB). Jadi bila dibuat kesetaraan, maka guru mesti mengajar 2400 menit/40 menit = 60 SKS/Minggu. Coba kita lihat perbandingan sistem gajinya:

Gambar 5 UMR

Dilihat dari gambar diatas, maka kita melihat sebuah ketimpanga yang sangat jelas. Beberapa Kejanggalan Penggajian Guru dibandingkan Pegawai Pabrik yaitu; 1) Dengan beban kerja yang sama bahkan lebih berat, mendapatkan imbalan gaji, honor yang berbeda. Rp. 1.150.000 (Pegawai Pabrik),  dan Rp. 750.000 (Guru Honorer), daerah minus. Dan                     Rp. 2.500.000 (Gaji Pegawai Pabrik), dan Rp.1.800.000 (Guru Honorer), untu daerah plus.

2) Pekerja pabrik tidak dituntut dengan kualifikasi tertentu, apalagi Sarjana (S-1). Sementara guru SD keatas, bahkan sekarang TK/Paud, wajib sarjana (S1). 3) Pekerja pabrik dengan gaji/honor itu, adalah jam masuk-kerjanya (bukan jam kerja riil, sebab ada istirahat dan lain sebagainya). Sementara guru dengan 60 Sks (hitungan diatas), artinya dia wajib mengajar dikelas jam (kerja riil-nya). Bukan sekedar keberadaannya di sekolah dan tidak terhitung istirahat, seperti pegawai pabrik. 4) Guru dituntut ujian, membuat persiapan mengajar, mengevaluasi dan keadministrasian lainnya. 5) Dalam dunia “bisnis murni” sekalipun (sedikit menyederhanakan), bila ‘rejek’ itu ditoleransi, karena yang dikerjakan bukan hal yang sangat bernilai, maka nilai pekerjaan itu menjadi rendah/biasa (penggajiannya dst). Sementara kita tahu dan bisa dibandingkan pekerjaan pabrik dengan pengelolaan manusia, pengelolaan SDM. Jelas sangat jauh dan timpang. 6) Dan 60 SKS/Minggu itu sama dengan 12SKS/Hari (5 hari per-minggu), itu adalah hal yang mustahil.

Dengan gambara ini, maka pemerintah seharusnya mengkonversi UMR untuk guru ini dengan Jam/SKS. Misalnya kalau bekerja 24 SKS (sesuai dengan hitungan pemerintah untuk beban guru profesional/sertifikasi), itu semestinya mendapatkan rupiah tertentu, disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Saya ambil contoh sederhana-nya.

Skenario I :

Daerah Minus UMR sekita Rp. 1.150.000 = 60 SKS, maka 1 SKS = 19.166 ( ini naik Rp.6.500 dari aslinya, Rp. 12.500/jam/Minggu). Ini skenario sangat minim.

Daerah Plus UMR sekitar Rp. 2.500.000 = 60 SKS, Maka 1 SKS = 41.666 (Naik Rp.14.000 dari aslinya). Ini skenario minimal.

Menurut saya, Ini minimal harus dilakukan oleh pemerintah, walaupun masih jauh dari penghargaan guru, dengan kualifikasi yang diatas pegawai pabrik dalam semua hal.

Skenario II:

Daerah Minus, UMR sekitar Rp. 1.150.000 = 24 SKS (Sesuai dengan bebab sertifikasi). Maka 1 SKS = 47.916/SKS/Jam/Minggu.

Daerah Plus, Rp. 2.500.000 = 24 SKS/Minggu, maka 1 SKS = Rp.104.166/SKS/Jam/Minggu.

Dengan skenario diatas, maka akan banyak dampak positifnya (khususnya skenario II) Yaitu; 1) Tidak akan mudah mendirikan sekolah swasta (karena biaya guru yang besar). Operasional Cost yang besar. Disinyalir, banyak sekolah swasta sekarang yang didirikan dan bergerak secara operasional, hanya mengandalkan BOS. Sekolah-sekolah ini, “mencari untung”, dan tidak bergerak dengan aktif (sekolah ‘asal’). 2) Guru juga akan dituntut oleh sekolahnya, karena secara penggajian cukup besar. Dengan ini guru “Asal” tidak akan mendapatkan toleransi yang cukup. Asal mau mengajar, asal punya waktu, asal masuk kelas, asal punya gelar sarjana, asal ini dan itu, tidak punya tanggung jawab pengajaran, pendidikan dan keilmuan yang jelas. 3) Dengan konsep baru ini, sekolah akan diberi dua pilihan. a) Mematok SPP yang tinggi. Bila ini dilakukan sekolah, maka mereka pasti diharuskan bertindak profesional, memberikan layanan yang baik (bukan standart). Karena wali-murid (orang tua) akan komplain dan meminta sesuatu layanan tertentu kepada sekolah, karena SPP yang cukup tinggi. b) Jumlah murid sekolah itu harus cukup banyak, sehingga cost/unit dan overhead yang lainnya mencukupi (skala-economy-nya) dst. Sehingga mereka tidak perlu menaikkan SPP. c) Sekolah-sekolah harus siap rugi. Ini tidak mungkin dilakukan, kecuali sekolah-sekolah “Serius”, dimana mereka siap rugi demi pendidikan, demi kemajuan visi dan misi mereka. 4) Banyak sekolah-sekolah yang tidak layak harus tutup, atau ada sedikit barrier/hambatan untuk mendirikan sekolah yang “Asal”.

Beberapa tahun lalu ada wacana merger sekolah. Dimana sekolah-sekolah yang wala yamut wala yahya (Tidak mutu dan berjaya = tidak berkualitas dan muridnya tidak banyak). Harus digabungkan dengan sekolah lainnya yang dekat. Tapi banyak sekolah ‘asal’ tidak mau, dengan alasan nama dia (Pendiri, bahkan sekolah sekolah tertentu menggunakan nama orang), nama yayasan, sekolah tinggalan dari nenek-moyang mereka, ‘ini tinggalan orang tua yang harus dipertahankan’, dst. Dengan adanya UMR mereka tidak bisa mengelak, kalau ngotot, harus siap tekor/rugi.

5) Bahkan dengan skenario ini, percepatan minat menjadi tenaga pendidik akan lebih besar lagi (walaupun dengan sertifikasi), peminatan terhadap calon guru di LPTK sudah meningkat pesat.

Kesimpulan dan Saran

Dari penjabaran diatas, maka pembenahan pendidikan, utamanya sekolah ‘asal’ harus dilakukan bila bangsa Indonesia ingin SDMnya meningkat dan berdaya saing. Dengan pembenahan ini, maka ada tindakan dan penataan yang serius sekolah-sekolah ASAL. Sebab sekolah-sekolah ini jumlahnya cukup banyak, dan semuanya bersandar dalam kelangsungan sekolahnya dari BOS dan lainnya.

Bila skenario Intrumen ini dilakukan, maka profesionalisme guru dan sekolah akan mengalami percepatan. Percepatan itu sudah sangat didorong oleh pemerintah, tetapi pihak swasta belum cukup ikut mendorong. Dengan skenario ini semua-nya ikut bergerak bersama demi mutu pendidikan bangsa ini. Sekali lagi sekolah “Asal”, tidak boleh diam bahkan menjadi beban pemerintah dalam percepatan pendidikan. Sekolah “ASAL“, dimana asal mengajar, asal punya waktu, mengajar dibuat sampingan pengisi waktu daripada bengong dirumah. Asal sekolah jalan, bagaimana jalannya, bagaimana ruang kelasnya, kurikulumnya, buku-bukunya, gurunya, tidak terurus dengan jelas.

Dan mirisnya, sangat banyak sekolah-sekolah semacam ini di Negara kita, dan lebih miris lagi, justru dominan itu ada di tingkat TK/PAUD/SD/MI. Padahal sekolah dasar TK/SD/PAUD/MI adalah awal mula pendidikan selanjutnya dan merupakan hal yang sangat penting dalam pembentukan karakter, disiplin dlsb.

Tulisan ini adalah tulisan awal, sehingga perlu pendalaman lagi, batasan, dan tambahan data kongkretnya. Mudah-mudahan tulisan dapat memberikan gambaran buat pengambil kebijakan, bagaimana seharusnya dalam menangani sekolah-sekolah semacam itu. Apapun dalam manajemen maka seringkali dalam POAC (Planning, Organizing, Actuating dan Controlling),  Actuating / Implementasi yang didalamnya terkadung Kepemimpinan dan Motivasi yang bermasalah. Jangan sampai negara kita melakukan penyiraman, pemupukan sebuah pohon pendidikan, tetapi ada benalu/parasit yang memanfaatkan itu tanpa memberikan kontribusi cukup terhadap tumbuhnya sebuah pohon.

Mudah-mudahan kedepan dan tidak lama lagi, negara kita sudah mampu menjadi Swedia atau Jepang dalam pendidikan. Dimana tertinggi dalam TIMM, PIRLS dan lain-lain. Serta calon tenaga pendidik diperebutkan oleh generasi-generasi terbaik bangsa ini.

Daftar Kepustakaan :

Alwi, Muhammad, 2011, Belajar Menjadi Bahagia dan Sukses Sejati, Jakarta, Elexmedia.

_______, 2014, Anak Cerdas dan Bahagia dengan Pendidikan Positif”, Jakarta, Nourabook.

Bafadhal, Ibrahim, Peningkatan Mutu Pendidikan di SD melalui Pendekatan Whole School Development”. Jurnal Manajemen Pendidikan, tahun 9, Nomor 1, Agustus 1999, IKIP Malang.

Berger, Peter L, 1990, Revolusi Kapitalis, Cetakan 1, Jakarta, LP3ES.

Gagne, Robert, 1977. The Conditions of Learning, Ed-3, Holt, Rinehart and Wilson. Inc.

Handayani, Rr. Dewi, 2009, Persepsi Peserta Pendidikan dan Pelatihan terhadap Kualitas Penyelenggaraan    Pendidikan dan Pelatihan di Badan Pengembangan SDM Hukum dan Ham. Tesis UI. Tidak di terbitkan.

Nugaan Y.W.S Usman Barat, 1991, Hubungan Potensi Belajar, Motivasi Berprestasi, sikap dan kebiasaan belajar dan kualitas Sekolah dengan Hasil Belajar. Tesis UI. Tidak di terbitkan.

Ohmae, Kenichi, 1991, Dunia Tampa Batas, kekuatan dan strategi di dalam ekonomi yang saling mengait. Jakarta, Bina Aksara.

Peter, Tom, 1987, Thriving on Chaos, New York, Harper and Row.

Sergiovanni, T.J. 1987. The Principlship : A Reflective Practice Perspective. Boston : Allyn and Bacon. Inc.

Suparno, Prof. Dr. H dan Dr. Waras Kamdi, M.Pd, 2008, Pengembangan Profesionalitas Guru”, Departemen Pendidikan Nasional. Universitas Negeri Malang.

Surna, I Nyoman, 1999, Ruang Hidup Psikologis dan Kinerja Mengajar Guru, Disertasi PPs UI. (Tidak diterbitkan).

http://bolimoso.blogspot.com/2010/04/faktor-faktor-yang-mampu-menciptakan.html

http://www.kurikulum.info/2015/03/hak-guru-beserta-tunjangannya-sesuai.html

http://bos.kemdikbud.go.id/home/about http://thekadi.blogspot.com/2012/11/pengertian-umr-upah-minimum-regional.html                          (diakses, 8/24/2015, jam 12:26).

https://pendidikanpositif.wordpress.com/2014/12/02/anies-baswedan-daftar-umr-guru-dan-sertifikasi/

http://yangenak.com/2014/arus-utama/inilah-daftar-lengkap-umk-2015-untuk-propinsi-jawa-timur/  (Diakses 8/24/2015, 12:52).

www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/9564/1781/). (Diakses 8/28/2015, 13:15).

[2] Angka Rp. 800.000/siswa/tahun untuk SD/MI/SDLB Dan Rp. 1.000.000/Siswa/Tahun untuk SMP/SMPLB/SMPT, mengacu pada Juknis BOS, tahun 2014).

Tentang pendidikan positif

Kami adalah Pendidik, Guru, Dosen dan Trainer. Alumni Pasca Sarjana Univ Brawijaya Malang, sekarang studi lanjut di Department Psychology. Kami mengembangkan Seminar, Workshop, dan berbagai Test berbasiskan psikology. Mulai dari 1. Workshop berbasiskan Multiple Intelligence, Topografi Otak, Power Personality, Performance Barrier, Succes with Understanding Personality, Otak Kanan- Otak Kiri, bagaimana mengetahui dan memanfaatkannya untuk sukses dll. Semua itu untuk pengembnagan SDM dan Human Capital. Baik untuk Guru, anak-anak (TK, SD, SMP, SMA, PT), juga untuk karyawan Industri dan Perusahaan. 2. Test test yang mendukung workshop dan seminar diatas seperti; a) Test Multiple Intelligence, b) Test Personality, c) Test Performance Barrier dll. Konsep Kami adalah......Discovering Your Royal road to learning, achievable and Personal Satisfaction. Bagaimana caranya? Caranya dengan discovering your talent, your ability (dengan pemahaman, test), the right place....maka sukses dan bahagia akan mudah didapatkan. Positif Pendidikan adalah Pendidikan yang berusahan menjadikan pebelajar (siapapun yang belajar), akan mampu untuk meraih tidak hanya sukses (achievable) tapi juga bahagia (will-being). Success and Happy.
Pos ini dipublikasikan di Uncategorized. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s